“Persoalan kita adalah korupsi. Saya yakini kalau kita berhasil menekan seminimal mungkin korupsi, maka lebih dari 50 persen persoalan kita bisa selesai,” katanya usai kerjasama antara MK dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) di gedung MK, Senin (7/1).
Di negeri ini, kata Mahfud, hampir semua lini di korupsi. Hal itu jelas berbahaya bagi bangsa jika dibiarkan seperti itu. “Kita sudah buat semua aturan, tetapi yang terjadi korupsi sudah merajalela. Kita kini seolah sudah imun. Ini berbahaya,” katanya.
Bukti korupsi, ujar Mahfud, sudah banyak didapat sehari-hari. “Korupsi yang lebih berbahaya adalah korupsi yang melanda lembaga yudikatif dalam bentuk jual beli putusan,” ujarnya.
Menurut Mahfud, sekarang ini semakin banyak ditemukan korupsi di lembaga penegak hukum peradilan. Sehingga meskipun agak keluar dari pakem hukum, pihaknya setuju dengan langkah Mahkamah Agung (MA) yang membuat yuridiksi baru dengan melarang banding putusan bebas murni.
“Semisal apabila suatu perkara sudah diputuskan maka tidak bisa diajukan banding. Hal ini dimanfaatkan oleh hakim dan pengacara untuk membebaskan koruptor,” kata Mahfud.
Kondisi itu kalau dibiarkan, kata Mahfud, bisa membuat negara dapat terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Melihat fenomena itu, pihaknya risau karena MK juga rawan godaan. Ia mencontohkan, ketika ada pihak berperkara di MK kalau bisa menang dengan cara menyuap sebesar Rp 2 miliar maka hal itu mudah dilakukan.
Mahfud terus berusaha memantau agar tidak terjadi korupsi. Kalau memang ditemukan, akan segera ia laporkan ke kepolisian dan KPK. “Saya sebagai pejabat sangat senang jika ada lembaga yang mengawasi saya,”katanya.
Bahkan Mahfud mengaku tidak takut setiap pembicaraannya disadap. “Justru saya ingin disadap, karena untuk mencegah korupsi,”ujarnya.
Antara/Noveradika
